Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan agenda laporan Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Loteng tahun anggaran 2021.di ruang sidang paripurna Senin (20/06)
Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan agenda laporan Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Loteng tahun anggaran 2021.di ruang sidang paripurna Senin (20/06)
Sidang yang dipimpin Ketua DPRD M.Tauhid dan di dampingi Wakil Ketua H.Lalu Sarjan dan H.Mayuki serta dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah Dr.H.M.Nursiah.
Juru Bicara Banggar H.Lalu Kelan menyampaikan, Pemda telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah tersebut yang dilaksanakan mulai tanggal 3 Juni dengan mekanis mepembahasan Ranper dapat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 17 Juni 2022.
Dalam kurun waktu tersebut Badan Anggaran telah melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah terpilih periode 2021-2026.Selanjutnya sesuai sampaikan sebagai berikut:
Pada tahun anggaran 2021,pemerintah kabupaten Lombok Tengah
Perangkat Daerah untuk mengetahui realisasi anggaran beserta kendala-kendala yang dihadapi.
Adapun beberapa yang menjadi hasil pembahasan konsultasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta Organisasi sebagai salah kewajiban konstitusional yang diamanatkan kepada Bupati dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Kelengkapan DPRD yang ditugaskan khusus melaksanakan tugas fungsi di mencatatkan total pendapatan sebesarRp.2.109.739.782.960,12 Triliun 109 milyar 739Juta 782Ribu 960 Rupiah 12Sen).Realisasi 565rupiah 49sen).Realisasi belanja tersebut setara dengan 87,26% dari target belanja yang ditetapkan pada tahun anggaran 2021 sebesar sebesar Rp.28.993.291.635,99 (28 milyar 993 juta 291 ribu 635 rupiah anggaran 2019 atau sebelum datangnya wabah Covid-19 yang mampu belanjanya sebesar Rp.309.225.208.158,51(309 milyar 225 juta 208 pendapatan,belanja dan transfer pada tahun anggaran 2021 belum sebesarRp.37.802.466.241,36(37milyar802juta 466 ribu 241 rupiah bisa direalisasikan.
Adapun pembiayaan netto padaAPBD Tahun 2021dibukukan
200 milyar yang menyebabkan rencana belanja jalan-irigasi juga tidak utamanya disebabkan ;belum cairnya rencana pinjaman daerah sebesar 99 sen.
Lebih lanjut Lalu Kelan menyampaikan Badan Anggaran berpendapat bahwa dari sisitren,jumlah perekonomian baru seperti pelaksanaan WSBK pada akhirt ahun 2021
Rp.2.427.774.165.724 (2 triliun 427 milyar 774 juta165 ribu 724 mencapai angka 2 triliun148 milyar lebih,sehingga peluang tersebut setara dengan 96,33% dari total pendapatan yang ditargetkan.
Adapun realisasi belanja dan transfer pada tahun anggaran 2021 tahun yaitu sebesar Rp.2.190.126.691.951,00 2 triliun
mampu melampaui humlah pendapatan,belanja dan transfer pada tahun tersebut lebih rendah dari target pendapatan yang direncanakan pada rupiah).Selisih realisasi belanja dibandingkan dengan anggaran yaitu Rp.2.118.548.957.565,49 (2triliun118milyar548juta957ribu 190milyar126juta691ribu951rupiah).Realisasi pendapatan 36sen) Dengan demikian SILPA.
Penilaian terhadap realisasi pendapatan ekonomi dengan kehadiran berbagai event Internasional yang digelar di
Sirkuit Internasional Mandalika Pemanfaatan itu diwujudkan dengan 2021yaitu sebesar Rp.2.190.126.691.951,00 (2triliun 190 milyar 126 milyar 739juta 782ribu 960 rupiah 12 sen).Realisasi tersebut lebih sah sebesar Rp.144.645.707.206,54 (144milyar 645juta 707 ribu 206 Anggaran berpandangan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dari pemerintah pusat dan provinsi sebesar Rp.1.802.016.562.853,00(1 pada tahun anggaran 2019 yaitu sebesar 2 triliun 148 milyar lebih.
Capaian tersebut didukung dengan realisasi PAD yang mencapai 204 triliun 802 milyar 16 juta 562 ribu 853 rupiah) atau 98,64% dari hanya mencapai 79,29% dari target.Jika dilihat dari trend realsiasi PAD dalam kurun waktu 5 (lima) milyar dan dana transfer yang mencapai 1triliun 844milyar.Badan rupiah 54sen) atau setara dengan 91,79% dan pendapatan transfer
rendah dari target pendapatan yang direncanakan pada tahun anggaran juta 691ribu 951 rupiah).
Karena itu Realisasi pendapatan tersebut setara dengansebesar Rp.163.077.512.900,58(163 milyar 77juta 512 ribu 900 tahun terakhir,total pendapatan daerah tertinggi berhasil dibukukan mencatatkan total pendapatan Rp.2.109.739.782.960,12 (2 triliun target yang ditetapkan.Karena itu Dari tiga sumber pendapatan daerah tersebut,sumber pendapatan yang capaian realisasinya rendah yaitu PAD yang
96,33% dari total pendapatan yang ditargetkan.
Capaian pendapatan tersebut bersumber dari capaian realisasi PAD rupiah 58sen) atau setara dengan79,29%,lain-lain pendapatan yang Pada tahun anggaran 2021,pemerintah kabupaten Lombok Tengah perlu secara sungguh-sungguh memanfaatkan momentum pertumbuhan
menyiapkan masyarakat besertaragam destinasi wisata,
Adapun pajak lainnya kisarannya antara 60%-90% yang Dipisahkan sebesar Rp.8.409.991.406,79 (8milyar 409juta 991 Lombok Tengah,realisasi pajak daerah sebesar Rp.66.526.039.370,55 dapat kami sampaikan sebagai berikut:
Adapun rincian dari masing-masing sumber pendapatan daerah
PAD yang sah sebesarRp.71.458.533.617,07 (71milyar 458juta 533 85,15% dari target,realisasi retribusi daerah sebesar tidak hanya sekedar menjadi tuan rumah,namun manfaat ekonominya reklame,pajak air tanah,pajak sarang burung walet,dan BPHTB.Satu-satunya objek pajak daerah yang realisasinya dibawah 40% dari target.
PAJAK DAERAH
Terkait dengan realisasi pajak daerah pada tahun anggaran 2021,ada sejumlah catatan penting yang patut untuk diperhatikan,antara ribu 617 rupiah 07 sen) atau 79,72% dari target).Rendahnya realiasi diiatas 100% dari target yang ditetapka pajak hiburan,pajak Lombok Tengah.Pada tahun anggaran 2021,dari empat sumber PAD Kabupaten setara dengan 57,17%,Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah
lain:
Untuk mengoptimalkan pajak parkir dari seluruh pengguna lahan PAD dari pengelolaan BUMD dapat lebih ditingkatkan sehingga masih menggunakan pendekatan retribusi,dengan menaksir cermati bersama mengingat pertumbuhan usaha burung walet di PT.Lombok Tengah Bersatu.
Badan Anggaran berharap agar potensi itu,mendorong Pemerintah Daerah untuk tahun 2017 dimana kontribusi BUMD dapat mencapai angka 12,6 pajak sarang burung walet sebesar 13 juta rupiah,berarti nilai parkir.Sebagai kawasan pertokoan yang cenderung tertutup,maka penyediaan sarana-prasarana parkir dapat diupayakan.Jika perolehan realisasinya dapat lebih optimal sebagaimana yang pernah terjadi pada masih sangat rendah.
Besaran tarif pajak sarang burung walet NTB (60milyar), BPRNTB (12,2milyar),Jamkrida NTB (1milyar) dan jual sarang burung walet selama setahun di kabupaten Lombok
seberapa besar lokasi tersebut sanggup memberikan kontribusi parkir Realisasi pajak sarang burung walet sebesar 13 juta rupiah dinilai milyar lebih.
SUMBER LAIN PENDAPATAN DAERAH
Melaksanakan program dan kegiatan pemerintah dalam pembangunan 2021mencapai Rp.2.118.548.957.565,49 (2 triliun 118 milyar 548 juta sosial. Nilai manfaat dari belanja tersebut dirasakan dalam satu tahun 957 ribu 565 rupiah 49 sen) atau setara dengan 87,26% dari target. Beberapa objek belanja dan transfer yang realisasinya sangat rendah jumlah hibah yang berhasil dikumpulkan sebanyak1 0,2milyar,dan bagi hasil pendapatan pajak dan retribusi seperti perintah yang tertuang
dan transfer bantuan keuangan.
Transfer hasil pendapatan merupakan pendapatan lainnya seperti Dana BOS untuk SD-SMP maupun yang pada UU Desa,sedangkan transfer bantuan keuangan adalaht ransfer pendapatan dari hibah dan pendapatan lainnya.Pada tahun 2021 perimbangan minus DAK pemerintah daerah beserta dana desa yang seperti belanja pegawai,barang dan jasa,bunga,hibah dan bantuan
dari satu tahun anggaran seperti tanah,peralatan,bangunan gedung,jalan maupun belanja berupa aset tetap lainnya.
Adapun transfer daerah terdiri dari transfer hasil pendapatan anggaran.Adapun belanja modal nilai manfaatnya dapat dirasakan lebih belanja tak terduga.Belanja operasi digunakan untu koperasional dalam Belanja daerah terdiri dari belanja operasi,belanja modal dan atas alokasi dana desa yang secara proporsional diambil dari 10% dana singgah direkening pemerintah kabupaten. Realisasi Belanja dan transfer daerah pada tahun anggaran lainnya mencapai 134,4 milyar.
Selain mendapatkan PAD,dan atransfer dari pusat dan provinsi,pemerintah kabupaten Lombok Tengah juga memiliki sumber yaitu belanja jalan dan irigasi yang semula ditargetkan 227,4 milyar
PEMBIAYAAN
Realisasinya masih rendah yaitu belanja tidak terduga yang mencatat tahun;adapun proporsi belanja yang nilai manfaat belanja itu melampui rupiah 36 sen) yang berasal dari SiLPA Tahun Anggaran 2020 sebesar dan penerimaan kembali pokok investasi sebesar23,3 juta.
Fraksi Gerindra dengan Juru Bicara Muhalip setuju dengan catatan kelebihan pembayaran agar tidak terulang kembali.
Fraksi Golkar
Sepakat dan Setuju Ranperda tentang Laporan Pertangungjawaban ditindaklanjuti ke Sidang Paripurna dan ditetapkan menjadi Peraturan.
Sedangkan Muslihin dari Fraksi PPP menyatakan setuju.Sementara PKB melalui juru bicaranya Prayatna menyatakan setuju terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
Sementara H.Ahmad Supli dari Fraksi PKS menyatakan setuju. Sedangkan Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Eka Harya Putra setuju dengan catatan meminta kepada Pemerintah Daerah untuk tetap pembangunan DAM Mujur,
Fraksi PBB
Melalui juru bicaranya Legewarman S.IP menyatakan setuju perbaikan untuk selanjutnya dimanfaatkan secara maksimal terutama dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah.
Fraksi ANB
Melalui juru bicaranya TGH. Sunaryawan menyatakan setuju.
” Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada Pemerintah Daerah agar seluruh catatan BPK khususnya penghargaan yang setinggi tingginya atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian,” Kelan.(Adv)
