Calon Presiden (Capres) potensial Ganjar Pranowo memberikan penilaian tajam terhadap penegakan hukum di era kepemimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Dalam acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Four Point by Sheraton Makassar, Ganjar memberikan skor “5” dari skala 1-10 untuk penegakan hukum saat ini.
“Turun (penegakan hukum). Point-nya 5 (dari 1-10),” ujar Ganjar saat ditanya oleh seorang panelis pada acara tersebut. seperti dikutip dari Kumparan.
Ganjar menyatakan bahwa penilaian tersebut merujuk pada banyaknya intervensi dan rekayasa kasus yang, menurutnya, telah memengaruhi kredibilitas penegakan hukum di era Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Rekayasa dan sudah diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial,” ungkap Ganjar, memberikan warna merah pada “rapor” penegakan hukum saat ini.
Meskipun tidak merinci kasus-kasus tertentu, Ganjar menyentuh polemik dan sorotan publik terhadap banyaknya kasus belakangan ini. Dia menyoroti kejadian yang “menelanjangi semuanya” dan menjadi perhatian publik.
Ganjar memberikan saran konstruktif untuk memulihkan marwah penegakan hukum dengan memulainya dari pemimpinnya. Selain itu, ia mendorong agar penegak hukum terus berkolaborasi dengan elemen lain dalam masyarakat.
“Ketika kewenangan itu ada dan diberikan kepada seorang pemimpin yang kemudian bikin arusnya itu balik,” tandas Ganjar.
“Dukungan kedua ialah kolaborasi dengan kondisi sosiologi di masyarakat. Agamawan, ilmuan, budayawan, media, ketika semua itu muncul rasanya ini yang diakomodasi untuk kemudian membalik situasi itu dan kemudian regulasinya tidak mencukupi jadi ubah regulasinya,” tambahnya.
