Fathurrahman: Aneh, Kades Mekar Sari Koq Tolak Dana Aspirasi Untuk Pembangunan Jalan

Koresponden Koranmerah ( Kamis, 07/06)

Pembangunan pembukaan jalan di Dusun Bangket Molo, Desa Mekar Sari, Praya Barat, Lombok Tengah, NTB harus tertunda.Pasalnya sang kades disebut sebut menolak pembangunan jalan tersebut yang berasal dari dana aspirasi dari Dewan Lombok Tengah, Fathurrahman.

BACA ;Sekda Loteng : Kita Sudah Rapat Pawai Lampion. Sementara Masa Libur, Pelayanan Kesehatan Tetap Berjalan

Tabiat sang kades tersebut tak pelak menimbulkan reaksi dari Fathurrahman. Ia membeberkan, Kades Mekar Sari menolak untuk dibangunkan jalan dari Dana Aspirasi yang ia perjuangkan di DPRD Lombok Tengah.

“Informasi yang kita serap.PPK dan Pihak Kontraktornya dilarang membangun jalan tersebut oleh kepala desa mekar sari.”ungkap dewan asal Desa Mekar Sari ini.

Atas tindakan kades itu, fathurahman sangat menyayangkan dan sekaligus mengecam.dimana masyarakat sangat membutuhkan jalan.tapi kades malah menolak dana aspirasi untuk pembangunan jalan itu.

“Tindakan kades tersebut sangat tendensius.aneh sekali seorang kades menginstruksikan kadusnya untuk menolak pembangunan jalan.padahal ada masyarakat yang butuh jalan dan terisolir.”tandasnya.

Akibat dari kelakukan sang kades, Fathur membeberkan pihak rekanan kini merugi.karena tahap awal pengerjaan sudah dilakukan.Namun ketika sudah mau dikerjakan,ternyata kades menginstuksikan kadus untuk menghentikan proyek itu.

“Tindakan ini sudah diluar kewajaran. Ada kades yang menolak dibangunkan desanya.bahkan saat kita mau pindahkan ke lokasi lain di mekar sari.kades tetap menolaknya.sungguh disayangkan sikap ini.padahal desa mekar sari termasuk dalam desa miskin di lombok tengah.”pungkas politisi Demokrat ini.

Sementara itu, pihak dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman ( Perkim) Lombok Tengah membenarkan adanya penolakan dari kepala desa terkait pelaksanan proyek pembukaan jalan di mekar sari.

“Sudah kita lakukan pendekatan, namun pihak kepala desa tetap saja menolak.”kata Rusdi selaku PPK proyek ini.

Lebih lanjut rusdi menyatakan pembangunan itu untuk sementara waktu dihentikan alias di pending.Jika tidak saja bisa di eksekusi, maka dana tersebut akan kembali ke kas daerah.dimana nilainya sekitar Rp 80 juta.