Koresponden Koranmerah.com
Anggota DPRD Lombok Tengah dari Fraksi NasDem, Murdani, S.IP, MH, mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat saat reses di 6 titik di wilayah Kecamatan Jonggat dan Pringgarata.
Salah satu isu yang paling ditekankan warga adalah minimnya lapangan pekerjaan untuk generasi muda. Menanggapi hal ini, Murdani menyatakan komitmennya untuk mendorong program pelatihan keterampilan dan peningkatan akses ke dunia kerja.
“Permintaan ini sangat relevan. Saya akan mendorong pemerintah daerah untuk mengadakan pelatihan berbasis keterampilan, seperti pelatihan digital, wirausaha, dan pertanian modern,” ujar Murdani dalam keterangnnya hari ini, Kamis 5 Desember 2024.
Ia juga mengingatkan bahwa pemberdayaan pemuda adalah kunci keberhasilan pembangunan. “Anak muda adalah aset daerah. Jika mereka diberdayakan, dampaknya akan sangat besar bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Warga juga mengeluhkan persoalan sampah yang belum tertangani secara maksimal, baik di tingkat desa maupun kecamatan. Menjawab hal ini, Murdani menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antara pemerintah, Dunia Usaha sebagai mesin produksi sampah dan partisipasi masyarakat.
“Saya setuju bahwa pengelolaan sampah perlu diperbaiki. Kita butuh TPA yang memadai, tetapi juga harus ada edukasi berkelanjutan bagi masyarakat tentang cara mengelola sampah mulai dari rumah tangga. Saya akan mendorong alokasi anggaran untuk program ini,” jelasnya.
Ia juga menekankan perlunya inovasi dalam pengelolaan sampah. “Kita bisa belajar dari daerah lain yang sukses mengelola sampah menjadi sumber daya produktif, seperti kompos atau bahan bakar alternatif. Dengan begitu, sampah tidak hanya menjadi beban, tetapi juga peluang,” kata eks Direktur Walhi NTB ini.
Usulan pemekaran Kecamatan Jonggat menjadi salah satu isu strategis yang disampaikan warga. Mereka berpendapat bahwa luasnya wilayah Jonggat membuat pembangunan dan pelayanan sulit merata. Murdani menyambut baik aspirasi ini dan berjanji untuk memperjuangkannya.
“Pemekaran ini sangat masuk akal. Jonggat memang terlalu luas, dan memiliki penduduk yang sangat besar sehingga banyak desa yang merasa kurang terjangkau oleh pelayanan kecamatan. Jika kita ingin percepatan pembangunan dan pemerataan, pemekaran adalah solusi yang perlu dikaji serius,” kata Murdani.
Ia menambahkan bahwa pemekaran membutuhkan kajian yang matang. “Prosesnya panjang, termasuk analisis kebutuhan, persetujuan DPRD, dan dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat. Tapi saya yakin, jika kita solid, ini bisa terwujud,” tegasnya.
Dengan reses ini, Murdani berharap kepercayaan masyarakat terhadap DPRD tetap terjaga. “Saya ingin masyarakat Jonggat dan pringgarata merasa bahwa aspirasi mereka benar-benar didengar dan diwujudkan,” tutupnya.
