Fuazan Zakaria menegaskan adanya oknum yang mencoba mendongkel dirinya dari posisi ketua BPPD NTB
Koresponden Koranmerah ( Jumat, 2/11)
Polemik Pimpinan Badan Promosi Pariwisata Daerah masih berkelanjutan.Fauzan Zakaria, mengecam sikap yang ditunjukkan oleh sejumlah oknum Unsur Penentu Kebijakan (UPK) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang tidak berhenti mempersoalkan terteranya nama dirinya dalam daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2019.
Semestinya, menurut Fauzan, setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) memutuskan tidak mempermasalahkannya, berakhir pula polemik yang selama ini disuarakan oleh oknum UPK tersebut.
Sebab, imbuhnya, jika menelusuri jejak polemik yang berkembang saat ini di BPPD NTB, bermula dari masuknya nama dirinya dalam daftar calon sementara (DCS) Pemilu 2019.
“Saya melihat hal ini digunakan celah oleh oknum BPPD NTB untuk memaksa saya mundur dari posisi sebagai Ketua BPPD NTB,” katanya.
Sebelumnya, KPU dan Bawaslu sudah memutuskan bahwa Fauzan Zakaria memenuhi syarat menjadi calon legislative dengan alasan BPPD bukan institusi pemda yang bersifat pelayanan publik.
” Tapi nampaknya, upaya pemecatan saya tidak berhenti karena persoalan ini kemudian dihubung-hubungkan dengan etika yang standar penilaiannya makin terlihat subjektif. Etika adalah soal kesetiaan pada komitmen moral yang tumbuh pada kesadaran pribadi. Dengan demikian, membawa persoalan ini ke ranah etika, menjadikannya makin sumir ketika standar yang digunakan karena faktor kepentingan oknum tertentu.” Terang Fauzan panjang lebar.
Lebih lanjut, Fauzan menegaskan sudah berkomitmen untuk tidak berkampanye apalagi sampai menggunakan fasilitas yang dimiliki BPPD NTB. Komitmen ini disampaikannya dihadapan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan beberapa hari kemudian kepada Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah. Komitmen inilah yang kemudian terpublikasi ke banyak media.
“Nah semestinya, komitmen ini yang dijaga baik oleh kita semua yang ada di BPPD,” kata Fauzan.
Selain itu, Zakaria juga menyayangkan sikap Dinas Pariwisata Provinsi NTB yang seharusnya mampu menengahi masalah tersebut justeru terlihat diam seribu bahasa. Tidak pernah ada langkah dan tindakan dari Dinas Pariwisata NTB untuk berupaya memberikan penjelasan yang lurus dan sebenar-benarnya atas persoalan yang saat ini menaungi BPPD NTB.
” Oleh sebab itu, demi nama baik pariwisata NTB mari kepada seluruh UPK BPPD NTB kembali meluruskan niat agar pariwisata NTB yang sedang membutuhkan kontribusi semua pihak, khususnya BPPD NTB, bergairah kembali pasca daerah ini diterjang gempa dahsyat beberapa waktu lalu.” Pungkasnya.
Direktur Eksekutif BPPD NTB, Fauzi Gaffar, melihat persoalan ini menegaskan, saatnya polemik ini diakhiri dan mulai berlomba-lomba dalam mempromosikan pariwisata di daerah ini.
” Jangan mengedepankan filosofi bejurakan.” ucapnya.
