Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan senilai Rp.191,38 Miliar untuk perbaikan sekolah di NTB Pasca gempa
Editorial Koranmerah ( Rabu, 7/11)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyerahkan dana sebesar Rp191,38 miliar untuk merekonstruksi semua sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang rusak akibat gempa bumi beberapa waktu lalu.
“Kami memenuhi janji bagi semua sekolah yang terdampak. Semoga dengan anggaran tersebut ada penyelesaian dan bisa merevitalisasi kondisi sekolah di NTB,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud, Hammid Muhammad, di Mataram, Rabu.
Hammid yang didampingi Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB Minhajul Ngabidin, menyerahkan bantuan untuk sekolah terdampak bencana tersebut secara simbolis kepada Pemerintah Provinsi NTB, dan bupati/wali kota serta para kepala sekolah terdampak gempa di NTB.
Anggaran hampir dua ratus miliar rupiah tersebut dialokasikan untuk SD dan SMP yang rusak sedang dan ringan yang tersebar di tujuh kabupaten/kota di NTB.
Selain itu, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB untuk SMA/SMK dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK). Sedangkan untuk sekolah-sekolah yang rusak berat, pemerintah menyerahkan proses rekonstruksinya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Jumlah sekolah yang rusak pascagempa di NTB, sebanyak 606 sekolah dengan 3.051 ruang kelas. Dari total angka tersebut, sebanyak 38 SMP dan 77 SD di antaranya ada di Lombok Barat.?
Alokasi anggaran untuk Lombok Barat adalah sebesar Rp20,38 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 24 SMP senilai Rp8,67 miliar dan 12 miliar lebih sisanya untuk 70 SD yang diperuntukkan dalam dua bentuk kegiatan, yaitu rehabilitasi dan pembangunan sekolah darurat.
Untuk nilai anggaran rekonstruksi SD dan SMP di Kota Mataram sebesar Rp10,18 miliar, Kabupaten Lombok Tengah Rp29,27 miliar, Lombok Timur Rp24,35 miliar, Lombok Utara Rp18,71 miliar, Sumbawa Rp20,07 miliar, dan Sumbawa Barat Rp11,71 miliar.
Hammid mengatakan pelaksanaan rekonstruksi sekolah dilakukan secara swakelola, di mana pihak sekolah melaksanakannya dan mengangkat konsultan teknis secara mandiri.
Hal tersebut untuk menunjukkan aspek kebangkitan masyarakat pascagempa.
“Belajar dari berbagai pengalaman, satu hal yang harus selalu ingatkan, bahwa bangkitnya suatu daerah ditentukan oleh masyarakatnya sendiri. Bantuan dari luar itu sifatnya sporadis. Datang dan pergi. Ini yang harus terus digaungkan kepada seluruhnya agar kita bangkit semua,” kata Hammid
Di tempat yang sama, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, justru mengapresiasi apa yang dilakukan oleh jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud.
“Bukan bermaksud membandingkan, namun harus saya akui Kemendikbud lebih cepat (membantu, red) dari pada kementerian lainnya,” puji Fauzan.
Ia mengaku bersyukur, Kemendikbud tidak hanya memperhatikan infrastruktur, namun juga memberi perhatian khusus kepada para guru yang ikut terdampak bencana dengan memberikan anggaran khusus buat mereka.
“Kami jadi ada modal untuk mendesak kementerian lain untuk melakukan hal yang sama,” ujarnya.
Fauzan mengaku sudah mendesak Kementerian Kesehatan untuk ikut memperhatikan tenaga kesehatan yang juga berjibaku dan terkena imbas gempa. [Antaranews.com]
