Demo korban gempa di Lombok Tengah menuntut realisasi janji presiden Jokowi
Koresponden Koranmerah ( Senin, 12/11)
Puluhan warga di Lombok Tengah mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, NTB guna menyuarakan keluh kesah mereka atas nasib yang menimpa mereka. Mereka adalah korban gempa yang sebagian besar besar berasal dari Kecamatan Batu Keliang dan Batu Keliang Utara yang hingga saat belum juga diberikan bantuan untuk pembangunan rumah.
Setidaknya ada 7 poin permintaan mereka terhadap pemerintahan Jokowi yakni meminta Jokowi segera mempercepat realiasi bantuan stimulan bagi mereka termasuk dana Jaminan Hidup (Jadup) dari Kemensos.
Selain itu,korban gempa ini juga menolak Risa dan membatalkan kontrak dengan PT.Pilar Garuda selaku pihak yang mengerjakan. Mereka lebih memilih Rumah Riko dengan meminta pendampiangan dari Dinas PU Lombok Tengah. Mereka juga meminta informasi tentang data korban gempa dibuka bagi publik sehingga bisa dikontrol.
Tak hanya itu, mereka juga menuntut komitmen Bupati dan DPRD Lombok Tengah untuk membantu proses percepatan pembangunan rumah karena kondisi saat ini musim hujan sementara tenda mereka tergenang air.
“ Kita datang untuk membuka hati bapak dewan untuk mendesak realiasi janji pak Jokowi. Kita tidak datang untuk mengemis dan meminta, tapi dalam Undang Undang Dasar bahwa sudah tercatat hak rakyat di undang undang.” Seru Munawir Haris, perwakilan dari korban gempa ini dalam orasinya.
Munawir menyebutkan, ada ribuan korban gempa yang ada di Batu Keliang dan Batu Keliang Utara yang kini menanti uluran tangan percepatan pembangunan rumah mengingat kondisi tenda yang sudah tidak layak ditempati karena musim hujan. Dimana mereka kini khawatir kebanjiran setiap hari. Munawir juga mengungkapkan saat ini sudah ada warga yang terserang penyakit akibat terus menerus tinggal di tenda.
“ Rakyat kita sedang kesakitan, rakyat kita sedang basah di tenda. Kalau bapak dewan punya hati nurani, pasti merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat korban gempa ini.“ Teriaknya.
Sempat mereka tidak diberikan masuk ke areal Kantor Dewan, akhirnya mereka diterima langsung oleh ketua DPRD, kepala Dinas Perkim dan Kepala BPBD. Pemda menyebutkan terus melakukan upaya untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat guna mempercepat proses realiasinya, namun memang tidak hanya di Lombok Tengah, korban gempa di daerah lain pun bernasib sama. Masih lambat proses pencairan.
“ Kami akan membantu bagaimana cara proses pencairan dana tersebut segera keluar karena bukan kewenangan pemerintah daerah. Bila perlu, saya berangkat ke Jakarta untuk menghadap ke Pemerintah Pusat. “ Pungkas Ketua Dewan, Ahmad Fuaddi.
Para korban gempa ini akhirnya membubarkan diri seraya berharap agar Pemerintah Pusat membuka mata dan hatinya untuk korban gempa di Lombok Tengah yang kini sangat membutuhkan tempat tinggal.
