Bupati Lombok Tengah diminta segera bertindak cepat menyelesaikan persoalan yang menimpa Dinas Dukcapil Lombok Tengah. Dimana sistem E-KTP dinas itu mengalami gangguan akibat persoalan pengangkatan Kepala Dinas yang disinyalir tidak sesui dengan rekomendasi Kemendagri.
” Terkait kisruh pemda loteng sama Kemendagri sangat merugikan rakyat Loteng setelah Kemendagri memblokir semua sistem online terkait pengurusan KTP,KK dan Akte kelahiran di Dukcapil Loteng.” Kata Ketua Kasta NTB, Muhanan.
Lebih lanjut, Muhanan mendesak agar bupati tidak memaksakan kehendak. Karena jika ini berlanjut maka dampaknya sangat buruk bagi tatanan pemerintahan di Lombok Tengah. Dimana Bupati berseteru dengan Kemendagri atas penempatan pejabat.
” Hal ini tidak boleh dibiarkan berlanjut. Apabila tidak boleh bupati tetep pagah atau kekeh sama keputusannya. Karena dalam permen sudah diatur jelas bahwa pelantikan pejabat yg direkomendasi oleh kemendagri apabila dalam 30 hari kabupaten tidak melantik, maka gubernur yg akan melantiknya dengan dihadiri oleh pejabat kemendagri.” Kata Pengacara ini juga.
Terpisah, Kadis Dukcapil Lombok Tengah, H Ridwan Makruf saat dikonfirmasi wartawan di Aik Berik membenarkan ada gangguan sistem. Hanya saja ia enggan berspekulasi penyebab hal itu.
Ditanya soal polemik penempatan dirinya sebagai Kadis Dukcapil, Ridwan Makruf enggan memberikan penjelasan panjang. “Saya ini barang. Silakan tanya atasan yang memiliki wewenang menempatkan, ” tutupnya.
