Wakil Gubernur NTB, Rohmi Djalilah saat penyerahan LHP dari BPK RI
Koresponden Koranmerah [Kamis,13/12]
Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah memberikan apresiasi kepada seluruh kabupaten/kota se-NTB yang meraih predikat WTP. Namun wagub mengingatkan untuk tahun 2019 WTP yang sudah diraih harus mampu dipertahankan bahkan harus lebih berkualitas lagi.
“2019 jadi PR besar untuk kita. Ke depan WTPnya harus berkualitas, tidak boleh turun!” tegasnya.
Terkait LHP atas pengelolaan DD dan ADD, wagub meminta agar para kepala desa diberikan pemahaman lebih agar mampu menggunakan anggaran dengan baik.
“PR berikutnya itu APBDes. Bagi kepala desa, pemeriksaaan menjadi hal yang baru. Tidak heran karena kurangnya pengetahuan, pemeriksaan jadi sedikit terhambat. Mari kita yakinkan kepala desa kita semua agar memahami bagaimana menggunakan anggaran dan mempertanggungjawabkan anggaran sehingga amanah dari Allah SWT ini dapat kita emban sebaik-baiknya,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Lombok Barat, H. Rachmat Agus Hidayat mejelaskan beberapa hal yang menjadi temuan di Lombok Barat. Yang pertama tekiat regulasi mengenai pembaharuan peraturan bupati tentang pengelolaan Dana Desa kemudian diikuti dengan julkak dan juknisnya, kedua ada kekurangan spek pada fisik di beberapa desa namun beberapa desa sudah sanggup untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Kemudian terkait pajak, administrasi dan persoalan tentang bagaimana perencanaan untuk alokasi dana desa yang harus disingkronkan dengan apa yang disusun dalam APBDes.
“Secara keseluruhan temuan-temuan di desa ini sudah ada kesanggupan dari kepala desa, DPMPD dan daerah untuk menindaklanjuti paling lama 60 hari. Kami di Inspektorat juga diminta untuk melakukan pengawasan terhadap desa-desa ini.” Kata Agus.
Pada prinsipnya menurut Inspektorat, selama menerima alokasi dana desa tiap tahunnya telah memeriksa 30 desa. Sehingga selama lima tahun hingga saat ini kami sudah memeriksa 150 desa. Dari total 119 desa berarti ada desa yang sudah diperiksa dua atau tiga kali.
” Pada prinsipnya apa yang kita temukan dengan apa yang ditemukan BPK ini sama. Dan semua sudah ditindaklanjuti oleh desa. Sementara ini tidak ada yang bersangkut paut dengan hukum,” jelas Agus.
