Koresponden koranmerah (01/02/08)
Bertempat di Nusa Dua Bali, Wakil Bupati Lombok Utara Sarifuddin SH MH (31/1) menerima penyerahan Laporan Hasil Akuntabilitas Kinerja Pemda Wilayah II oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun wilayah tersebut mencakup Pemda Lampung, Jatim, Bali, NTB, Kalimantan dan NTT.
Acara tersebut bertajuk “Birokrasi Zaman Now” yang menerapkan layanan masyarakat, peningkatan akuntabilitas kinerja, anggaran bersih, efektif dan efisien.
Nampak hadir dalam kegiatan itu, Menteri PAN RB Dr Asman Abnur SE MSi, Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan M Yusuf Ateh Ak MBA, paragubernur, parabupati/walikota, unsur Bappeda dan Inspektorat yang ada di wilayah II. Turut mendampingi Wakil Bupati Lombok Utara Sarifuddin SH MH pada acara itu Kepala Inspektorat Drs Zaenal Idrus, Sekretaris Bappeda Dr Fauzan, Kabag Organisasi Setda KLU Hairul Anwar SKom.
Dalam kesempatan itu, Menteri PAN RB menekankan untuk menyusun kegitan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tearah, efektif dan efisien sehingga hasil yang nyata bisa dirasakan masyarakat.
Lebih lanjut Menteri PAN RB menyatakan dengan adanya SAKIP, perencanaan pelaksanaan dan pengukuran kinerja dapat terpantau, dan pembangunan menjadi terarah efektif dan efisien.
Ada pula testimoni berbagi pengalaman yang disampaikan perwakilan kepala daerah yang dianggap berhasil dalam penerapan SAKIP diantaranya, Gubernur Bali, Gubernur Kalteng, Walikota Pontianak, Bupati Bondowoso yang mendapat nilai SAKIP terbaik.
Terbaik lantaran adanya efisiensi anggaran. Disamping langsung dirasakan dampak pembangunannya oleh masyarakat. Kesuksesan terlaksana dengan integrasi program diantaranya komunikasi antara OPD.
Dalam kesempatan itu, Menteri PAN RB berusaha pada masa mendatang, memperjuangkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendapatkan rumah gratis dengan kualitas layak, dengan catatan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN sudah baik.
“Kepada seluruh pimpinan daerah, untuk mengelola kearsipan pelaporan SAKIP di wilayah masing-masing. Seluruh ASN harus mempunyai target kerja/kinerja agar pemerintahan kita efektif dan efisien,” imbuh Menteri PAN RB yang pernah menjabat Wakil Walikota Batam itu.
Sebagai catatan dalam penilaian SAKIP Kementerian PAN RB tahun 2018, Kabupaten Lombok Utara menorehkan predikat B. Dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Nusa Tenggara Barat, Pemda KLU berada di peringkat atas bersama Pemda Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram dan Kota Bima yang juga memeroleh predikat B.
Sedangkan kabupaten/kota lainnya memeroleh nilai CC dan C.
Ketika ditanya mengenai makna dari predikat B, secara umum Kepala Inspektorat KLU Drs Zaenal Idrus menyampaikan predikat B dengan nilai berkisar 70-80, adanya perbaikan dan pemantapan.
“Predikat B ini menunjukkan pertanggungjawaban publik yang semakin baik, pembangunan semakin fokus sesuai indikator yang dicanangkan RPJMD, tinggal perbaikan layanan publik. Harapannya tahun depan bisa naik ke predikat BB atau bahkan predikat A,” jelasnya.
