Koresponden Koranmerah [Selasa,19/2]
Massa yang tergabung dalam himpunan pelajar mahasiswa Sumbawa Barat (Hipmasbar) kembali turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya ke pemerintah daerah, [18/2/2019].
Dalam orasinya, Fitrah perwakilan alumni Hipmasbar menuntut agar Kepala Dinas Dikpora mundur dari jabatannya karena tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini menurutnya sebagai tindakan diskriminasi.
Dia juga mengatakan agar mencabut beasiswa untuk mahasiswa IPB, karena mereka mendapatkan fasilitas penuh dari beasiswa, tidak mendapat pengurangan sepeser pun.
” Melihat persoalan itu ada diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat gagal dalam mendistribusikan pemerataan keadilan,” tegasnya.
Dalam tuntutannya juga, mereka menginginkan agar pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang standart IP sesuai dengan juklak juknis (sistem rangking), mereka juga menuntut agar pemda meningkatkan pelayanan administrasi Dikpora.
Ia juga mengatakan agar pemda memberikan pemerataan dan keadilan dalam pengajuan dan penerimaan beasiswa Pemda kepada mahasiswa KSB di seluruh di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, menetapkan nominal yang jelas dalam beasiswa Pemda 2019.
Mereka juga meminta agar mencabut MoU pemerintah KSB dengan IPB dan meminta Bupati KSB untuk mengklarifikasi pernyataan bahwa Kemutar Telu Center [KTC] sebagai kawasan privat, padahal itu adalah bangunan yang dibiayai oleh anggaran milik rakyat.
Dalam orasi ilmiahnya, mereka juga menawarkan solusi kepada pemerintah daerah yaitu revisi Perbup nomor 42 tahun 2016 dan transparansi dalam penyelengaraan pelayanan publik.
” Kami datang menawarkan solusi agar pemerintah daerah, karna nantinya mahasiswa yang akan mengisi pembangunan di Sumbawa Barat,” kata Akmal, salah satu alumni Hipmasbar.
BACA JUGA: Puluhan Rumah Panggung Hangus Terbakar di Bima. Begini Kronologinya
