Hukum Kriminal

Menanggapi rencana aksi yang akan digelar oleh Satuan Aksi Aktivis NTB Jakarta (SAKTI NTB JAKARTA) pada 27 Februari.Loyalis TGB, M Samsul Qomar (MSQ) menilai aksi tersebut hanya modus belaka dan diduga sebagai upaya mencari momentum menjelang bulan Ramadan.

Polsek Praya Timur Polres Lombok Tengah evakuasi terduga pelaku curat (pencurian dengan pemberatan) dari amukan massa di Kecamatan Praya Timur.

Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah berhasil mengamankan FRM (46) seorang ayah pelaku persetubuhan terhadap anak kandungnya yang masih pelajar di Kecamatan Jonggat.

Warga Nusa Tenggara Barat (NTB) diimbau untuk tetap menjaga kekompakan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta menghindari perpecahan setelah Pilkada Serentak pada 27 November 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V mengungkap sejumlah kerawanan dari sisi perencanaan dan penganggaran, salah satunya dalam pengelolaan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp. 175.206.982 yang berasal dari keuangan Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. Proses pengembalian uang tersebut berlangsung pada Kamis, 19 September 2024, di Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

Sebuah akun facebook bernama Promo Hut RI Ke79 telah mengunggah postingan mengenai gebyar undian yang diadakan oleh bank Mandiri untuk memperingati hari Kemerdekaan Indonesia. Postingan tersebut diunggah pada tanggal 10 Agustus 2024.

Tim Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi adanya dugaan pelanggaran dalam proses perizinan antara pemerintah dan pihak swasta sebagai penyedia air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno.

Permasalahan pengelolaan sampah di Gili Trawangan masih menjadi persoalan serius, yang belum usai. Hal itu ditemukan oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah V ketika melakukan tinjauan lapangan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Minggu (18/8).

Setelah melakukan pendampingan lapangan pada Pemda KLU di Gili Air dan Gili Trawangan, Minggu (18/8), Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, menjelaskan bahwa sengketa pengelolaan lahan ini terjadi antara Pemprov NTB, yang memiliki hak pengelolaan atas 75 hektare tanah di Gili Trawangan, dan sejumlah oknum masyarakat yang merasa berhak atas lahan tersebut serta menyewakannya tanpa izin dari Pemprov NTB.