Label: dprd ntb

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V mengungkap sejumlah kerawanan dari sisi perencanaan dan penganggaran, salah satunya dalam pengelolaan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Mereka menuntut agar DPRD mencabut laporan polisi yang dilayangkan terhadap aktivis lantaran bertanya terkait dugaan pesta narkoba tiga oknum anggota dewan.

Polemik dan kisruh dugaan issue narkoba oknum anggota DPRD NTB yang berujung dilaporkannya Direktur Lombok Global Institute (LOGIS) M Fihiruddin, menjadi perhatian publik lebih luas.

DPRD Nusa Tenggara Barat meminta Pemerintah Provinsi NTB memutus kontrak investor bermasalah yang tak kunjung merealisasikan investasinya.

Koresponden Koranmerah Ribuan mahasiswa kembali berjejal mendatangi kantor DPRD NTB di jalan Udayana Mataram, . Demonstrasi ini adalah lanjutan dari aksi protes besar besaran yang...

Koresponden Koranmerah ( Jumat, 7/9) Keluarnya Surat Keputusan Penetapan Nama Bandara Lombok menjadi Bandara Internasional Zaenul Majdi yang diambil dari nama pahlawan nasional dan pendiri...