Label: Konflik Perubahan Nama Bandara

Suaka NTB menilai cara yang dilakukan oleh pemerintah provinsi NTB dengan memasang plang  perubahan nama bandara di malam hari yang mengundang reaksi dari warga sekitar menunjukkan cara pemerintahan yang tidak baik dan cenderung memaksakan kehendak.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keputusan menteri perhubungan terkait pergantian nama bandara sebagai tugas pemerintah di tingkat daerah. Demikian dikatakan Ketua Pemuda Muslimin Indonesia NTB, Fathurrahman.

Koresponden Koranmerah Pengamat Sosial, DR. HM. Ahyar Fadly mengingat semua pihak terutama anggota DPRD NTB yang akan membahas rekomendasi penerapan SK Menhub nomor 1421...

Koresponden Koranmerah Rencananya ribuan orang yang terdiri dari jamaah dan pemuda Nahdlatul Wathan serta Aliansi Bela Ulama Bela Bangsa akan menggeruduk kantor DPRD NTB...